A peny of my thoughts : Diskriminasi
Dalam hal penetapan gaji, kriterianya menurut presiden adalah "bobot tugas, tanggung jawab, dan nilai aset yang dikelola". Namun, kriteria itu sendiri masih perlu dipertanyakan. 
Terkesan bahwa kenaikan gaji lebih dikaitkan dengan ihwal penyogokan."http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=204152
Cara pandang yang sangat instan,praktis, sekaligus naif.
Adakah garansi seratus persen bahwa pendapatan besar menutup kans untuk menerima suap?:)
Seorang pemimpin yang Visioner akan meletakkan prioritas pada persoalan yang lebih hakiki, salah satu contohnya : Pendidikan .
Mengapa pendidikan? Karena pendidikan merupak investasi abadi tak ternilai untuk regenerasi bangsa kedepan.
Silahkan mereferensi pada negara yang meletakkan investasi besar pada pendidikan (semisal :Subsidi pendidikan besar, Gaji pengajar mencukupi,subsidi yang memadai bagi proyek penelitian dan tunjangan layak bagi peneliti),
maka akan terlihat lompatan kemajuan yang komprehensif dan signifikan.
Adalah benar, bahwa pendidikan bukan satu satunya faktor pendorong kemajuan, tetapi jelas, pendidikan merupakan faktor yang sangat signifikan.
Satu hal lagi mengenai diskrimisasi gaji dan tunjangan.Saya pribadi berpendapat, ini merupakan pelecehan profesi dan tanggung jawab.Jika sekelompok pejabat diberikan gaji dan tunjangan ekstra besar, dengan kesenjangan yang tidak wajar dibandingkan dengan yang lainya (semisal, mereka yang bekerja dalam bidang pendidikan danbidang bidang lainya),berarti presiden menganggap, bahwa profesi tersebut tidak memberi kontribusi yang signifikan dalam pembangunan.Padahal, jika mereka yang terabaikan (misalanya, hanya berandai andai) memutuskan untuk mogok dan tidak menjalankan profesinya, bisa dibayangkan..mungkinkah pembangunan berjalan ?
Jika bicara soal aset, bukankah sumberdaya manusia meruoakan aset yang tidak ter
nilai ? Seharusnya yang mendapat gaji paling besar adalah para guru, dan mereka yang bekerja dibidang pendidikan.
Stabilitas masyarakat juga merupakan Aset yang tak ternilai.Seharusnya para lurah juga mendapat tunjangan besar,mengingat mereka merupakan aparat pemerintah lini yang paling dekat dan langsung berhubungan dengan masyarakat.Bayangkan (hanya mebayangkan lho, tidak lebih) jika seluruh lurah di indonesia memprovokasi warganya untuk berunjuk rasa melawan kebijakan kenaikan BBM misalanya..Nah Lho..apa yang terjadi coba' ? ;)
Intinya, setiap profesi memiliki signifikansi yang khas.Dalam konteks tertentu, jelas ada beberapa bidang yang menuntut tanggung jawab dan menerima tekanan lebih besar.Tetapi sangat tidak masuk akal jika dengan pertimbangan tersebut sekelompok pejabar mendapat tunjangan teramat sangat kelewat besar, dengan angka kesenjangan yang kalau dihitung bisa membiayai orang satu ...(wah banyak deh, bisa kecamatan atau bahkan kota madya) ..hehehehehehe..
Judulnya sama sama abdi negara (dan /atau) masyarakat,Jadi mengabdilah..
Jika ingin mendapat komnpensasi besar, silahkan melamar menjadi konsultan Internasional , pakar bayaran yang memang layak menetapkan tarif maksimal :)
anyway, it's simply just a penny of my thought.. :D
Terkesan bahwa kenaikan gaji lebih dikaitkan dengan ihwal penyogokan."http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=204152Cara pandang yang sangat instan,praktis, sekaligus naif.
Adakah garansi seratus persen bahwa pendapatan besar menutup kans untuk menerima suap?:)
Seorang pemimpin yang Visioner akan meletakkan prioritas pada persoalan yang lebih hakiki, salah satu contohnya : Pendidikan .
Mengapa pendidikan? Karena pendidikan merupak investasi abadi tak ternilai untuk regenerasi bangsa kedepan.
Silahkan mereferensi pada negara yang meletakkan investasi besar pada pendidikan (semisal :Subsidi pendidikan besar, Gaji pengajar mencukupi,subsidi yang memadai bagi proyek penelitian dan tunjangan layak bagi peneliti),
maka akan terlihat lompatan kemajuan yang komprehensif dan signifikan.
Adalah benar, bahwa pendidikan bukan satu satunya faktor pendorong kemajuan, tetapi jelas, pendidikan merupakan faktor yang sangat signifikan.
Satu hal lagi mengenai diskrimisasi gaji dan tunjangan.Saya pribadi berpendapat, ini merupakan pelecehan profesi dan tanggung jawab.Jika sekelompok pejabat diberikan gaji dan tunjangan ekstra besar, dengan kesenjangan yang tidak wajar dibandingkan dengan yang lainya (semisal, mereka yang bekerja dalam bidang pendidikan danbidang bidang lainya),berarti presiden menganggap, bahwa profesi tersebut tidak memberi kontribusi yang signifikan dalam pembangunan.Padahal, jika mereka yang terabaikan (misalanya, hanya berandai andai) memutuskan untuk mogok dan tidak menjalankan profesinya, bisa dibayangkan..mungkinkah pembangunan berjalan ?
Jika bicara soal aset, bukankah sumberdaya manusia meruoakan aset yang tidak ter
nilai ? Seharusnya yang mendapat gaji paling besar adalah para guru, dan mereka yang bekerja dibidang pendidikan.
Stabilitas masyarakat juga merupakan Aset yang tak ternilai.Seharusnya para lurah juga mendapat tunjangan besar,mengingat mereka merupakan aparat pemerintah lini yang paling dekat dan langsung berhubungan dengan masyarakat.Bayangkan (hanya mebayangkan lho, tidak lebih) jika seluruh lurah di indonesia memprovokasi warganya untuk berunjuk rasa melawan kebijakan kenaikan BBM misalanya..Nah Lho..apa yang terjadi coba' ? ;)
Intinya, setiap profesi memiliki signifikansi yang khas.Dalam konteks tertentu, jelas ada beberapa bidang yang menuntut tanggung jawab dan menerima tekanan lebih besar.Tetapi sangat tidak masuk akal jika dengan pertimbangan tersebut sekelompok pejabar mendapat tunjangan teramat sangat kelewat besar, dengan angka kesenjangan yang kalau dihitung bisa membiayai orang satu ...(wah banyak deh, bisa kecamatan atau bahkan kota madya) ..hehehehehehe..
Judulnya sama sama abdi negara (dan /atau) masyarakat,Jadi mengabdilah..
Jika ingin mendapat komnpensasi besar, silahkan melamar menjadi konsultan Internasional , pakar bayaran yang memang layak menetapkan tarif maksimal :)
anyway, it's simply just a penny of my thought.. :D
